Juda Agung Jadi Wamenkeu, Tekankan Sinergi Fiskal dan Moneter

Published

By

Author
photo

JAKARTA, 5 FEBRUARI 2026 – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pengangkatan Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan.

Usai pelantikan, Juda Agung menyampaikan pandangannya terkait penugasan barunya di Kementerian Keuangan. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memastikan program-program pemerintah berjalan efektif.

“Intinya dari Presiden, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai program pemerintahan yang telah dicanangkan, diperlukan koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, serta didukung kebijakan di sektor riil agar upaya tersebut benar-benar efektif,” ujar Juda kepada awak media.

Menanggapi pertanyaan mengenai kebijakan intervensi nilai tukar rupiah, Juda menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. “Selama itu merupakan kebijakan moneter, maka itu berada di wilayah Bank Indonesia,” tegasnya.

Terkait penguatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan di Kementerian Keuangan, Juda menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir sudah berada pada jalur yang tepat. Ia menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi nasional.

Menurut Juda, latar belakang pengalamannya yang panjang di Bank Indonesia dan di sektor fiskal menjadi modal penting dalam memperkuat koordinasi kebijakan. Hal serupa juga berlaku bagi pejabat lain yang memiliki pengalaman lintas otoritas.

“Dengan pengalaman di moneter dan fiskal, sinergi kebijakan akan jauh lebih baik dibandingkan jika masing-masing hanya berada di satu otoritas saja,” ujarnya.

Foto : BPMI Setpres